portalindonesia6 - Tag
#Jokowi
,
#Sosial
Kondisi memprihatinkan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
luput dari perhatian pemerintah. Sebanyak 11 anak meninggal dunia
lantaran mengalami gizi buruk.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2015).
“Dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2015, ada 1.918 anak mengalami gizi buruk dan 11 di antaranya meninggal. Ke mana Presiden saat ini?” ujar Okky.
Indonesia, beber Okky, menempati peringkat pertama kasus anak atau bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpandangan, pemerintah belum memiliki orientasi pada persoalan ketahanan keluarga, khususnya soal pemenuhan gizi anak dan balita.
Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga dijadikan sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.
“Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang,” ketus Okky.(rz)
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2015).
“Dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2015, ada 1.918 anak mengalami gizi buruk dan 11 di antaranya meninggal. Ke mana Presiden saat ini?” ujar Okky.
Indonesia, beber Okky, menempati peringkat pertama kasus anak atau bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpandangan, pemerintah belum memiliki orientasi pada persoalan ketahanan keluarga, khususnya soal pemenuhan gizi anak dan balita.
Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga dijadikan sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.
“Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang,” ketus Okky.(rz)
