portalindonesia6 - Tag
#Jakarta
,
#Korupsi
,
#Nasional
,
#Neokolonial
,
#Politik
,
#Sosial
[JAKARTA] Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri diminta segera mengembalikan para buruh yang didatangkan dari Tiongkok.
Pasalnya di Indonesia saja terjadi surplus tenaga kerja dan bahkan banyak yang dikirim ke luar negeri. Lalu, kenapa pula kita mengimpor buruh dalam jumlah banyak dari Tiongkok?
Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dalam keterangan pers yang diterima SP di Jakarta, Jumat (26/6), mengatakan, Menaker harus kembalikan buruh asal Tongkok tersebut.
“Ada informasi bahwa sejumlah pekerja asal Tiongkok telah masuk di wilayah Papua dan Banten. Ini sudah diberitakan oleh media dan juga ramai dibahas di jejaring media sosial. Kalau itu benar, maka sungguh memprihatinkan. Karena faktanya di NKRI masih kelebihan tenaga kerja sehingga harus diekspor jadi TKI di sejumlah negara,” kata Laode Ida.
Dikatakan, TKI pun sudah banyak yang miliki ketrampilan sehingga tak perlu kita impor tenaga kerja, apalagi sekelas buruh seperti yang diberitakan itu.
“Maka, jika itu benar, Menaker harus memberikan penjelasan khusus kepada publik bangsa ini tentang keberadaan dan alasan mengapa harus datangkan buruh dari Cina. Karena pintu masuk masuk mereka secara resmi harus ada izin dari Kemnaker, tak bisa datang kerja dengan liar,” katanya.
Laode Ida juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun harus dimintai klarifikasinya tentang hal ini.
Karna berdasarkan informasi, kata dia, jumlah mereka yang cukup banyak dan jika dibandingkan dengan perjalanan yang jauh sampai ke daerah di ujung timur Indonesia, maka bukan tidak mungkin ada yang mengkoordinasikannya.
“Mungkin bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Konon, dan ini harus dicek dan recheck kebenarannya, para wanita pekerja seks asal luar negeri termasuk dari Tiongkok, terus mengisi tempat hiburan di Jakarta hingga sekarang,” katanya.
Pihak DPR pun tak menunjukkan kepeduliannya terhadap isu dan masalah buruh impor ini. Padahal jika hal itu terus dibiarkan, maka bukan mustahil akan merangsang instabilitas sosial seperti keributan di tingkat lokal, termasuk penolakan yang bernuansa etnik. [PR/L-8]
Pasalnya di Indonesia saja terjadi surplus tenaga kerja dan bahkan banyak yang dikirim ke luar negeri. Lalu, kenapa pula kita mengimpor buruh dalam jumlah banyak dari Tiongkok?
Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dalam keterangan pers yang diterima SP di Jakarta, Jumat (26/6), mengatakan, Menaker harus kembalikan buruh asal Tongkok tersebut.
“Ada informasi bahwa sejumlah pekerja asal Tiongkok telah masuk di wilayah Papua dan Banten. Ini sudah diberitakan oleh media dan juga ramai dibahas di jejaring media sosial. Kalau itu benar, maka sungguh memprihatinkan. Karena faktanya di NKRI masih kelebihan tenaga kerja sehingga harus diekspor jadi TKI di sejumlah negara,” kata Laode Ida.
Dikatakan, TKI pun sudah banyak yang miliki ketrampilan sehingga tak perlu kita impor tenaga kerja, apalagi sekelas buruh seperti yang diberitakan itu.
“Maka, jika itu benar, Menaker harus memberikan penjelasan khusus kepada publik bangsa ini tentang keberadaan dan alasan mengapa harus datangkan buruh dari Cina. Karena pintu masuk masuk mereka secara resmi harus ada izin dari Kemnaker, tak bisa datang kerja dengan liar,” katanya.
Laode Ida juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun harus dimintai klarifikasinya tentang hal ini.
Karna berdasarkan informasi, kata dia, jumlah mereka yang cukup banyak dan jika dibandingkan dengan perjalanan yang jauh sampai ke daerah di ujung timur Indonesia, maka bukan tidak mungkin ada yang mengkoordinasikannya.
“Mungkin bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Konon, dan ini harus dicek dan recheck kebenarannya, para wanita pekerja seks asal luar negeri termasuk dari Tiongkok, terus mengisi tempat hiburan di Jakarta hingga sekarang,” katanya.
Pihak DPR pun tak menunjukkan kepeduliannya terhadap isu dan masalah buruh impor ini. Padahal jika hal itu terus dibiarkan, maka bukan mustahil akan merangsang instabilitas sosial seperti keributan di tingkat lokal, termasuk penolakan yang bernuansa etnik. [PR/L-8]
