portalindonesia6 - Tag
#china
,
#Finansial
,
#Jakarta
,
#Jokowi
,
#Nasional
,
#Neokolonial
,
#PDIP
,
#Politik
,
#Presiden
,
#Sosial
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mendesak
pejabat rezim Jokowi, yakni Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif
Dhakiri untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang masuknya ribuan
pekerja dan buruh asal China ke Provinsi Papua dan Banten.
“Ironis memang. Negara ini surplus tenaga kerja hingga diekspor sebagai TKI ke manca negara. Beberapa hari belakangan terungkap ribuan tenaga kerja asal China sudah masuk ke Papua dan Banten,” kata Laode Ida di Jakarta, pada Jum’at (26/6/2015).
Menurut mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini, mustahil ribuan tenaga kerja asing bisa masuk ke pelosok-pelosok Indonesia tanpa mengantongi izin dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Selain mempertanyakan Kemenaker, Laode Ida juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memberikan penjelasan tentang ribuan tenaga kerja China tersebut.
“Apakah ini bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Negara harus memastikannya,” desak Laode Ida.
[GA/jppn]
“Ironis memang. Negara ini surplus tenaga kerja hingga diekspor sebagai TKI ke manca negara. Beberapa hari belakangan terungkap ribuan tenaga kerja asal China sudah masuk ke Papua dan Banten,” kata Laode Ida di Jakarta, pada Jum’at (26/6/2015).
Menurut mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini, mustahil ribuan tenaga kerja asing bisa masuk ke pelosok-pelosok Indonesia tanpa mengantongi izin dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Selain mempertanyakan Kemenaker, Laode Ida juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memberikan penjelasan tentang ribuan tenaga kerja China tersebut.
“Apakah ini bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Negara harus memastikannya,” desak Laode Ida.
[GA/jppn]